BNFNEWS - Medan - Guru Honorer Pemko Medan "jantungan" terkait Persoalan PPPK yang belum ada kejelasan terkait Afirmasi dan Formasi, belum lagi persoalan Insentif mereka yang belum "cair" di bayarkan oleh Pemko Medan.
Hal itu terungkap di Group WA persatuan dan kesatuan yang beranggotakan 400 lebih di Groub WA tersebut
"Makin kemari makin dipersulit saja tuk menuju ke P3K, tidak seperti tahun 2021 kemarin ada nilai ambang batas dapat afirmasih usia dapat nilai tambahan bagi yg K2, Laaaah sekarang segitu porsi yang dikasih ya segitu juga yang dimakan belum pernah dengar sampai sekarang angin - angin sekian Formasi terus tiba - tibah nambah jadi banyak dari awal yg ditentukan," ungkap salah satu anggota di Groub WA Persatuan dan Kesatuan
"Ayolah biar cepat cair,soalny butuh x ni buat biaya wisuda anak TK,dan beli baju seragam SD nya buat msuk nti dibulan 7 ajaran baru,beli tas,dan sepatunya jg," tambah anggota groub WA persatuan dan kesatuan mengeluhkan tentang dana insentif yang belum cair.
Kadis dan Sekretaris Dinas Pendidikan Kota Medan saat di konfirmasi melalui Pesan WA terkait keluhan guru honorer Pemko Medan tak menjawab.
Sebelumnya, di kutip dari Medanbisnisdaily.com - Medan. Empat proyek pembangunan prioritas di Dinas Perumahan Kawasan dan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Medan atau proyek multiyears dan meruginya perusahaan umum daerah (PUD) atau BUMD milik Pemerintah Kota (Pemko) Medan menjadi penyebab saldo di kas daerah 'cengap-cengap' .
Hal itu disampaikan Anggota DPRD Medan, Hendra DS kepada medanbisnisdaily.com, Senin (10/6/2024).
Menurut Ketua DPC Partai Hanura Medan itu, berdasarkan data neraca keuangan Pemko Medan tahun anggaran (TA) 2022 dan 2023 ternyata aset lancar Pemko Medan TA 2023 jauh lebih sedikit dibanding TA 2022.
Pada neraca Pemko Medan itu diketahui aset lancar yang ada di saldo kas daerah pada TA 2022 berjumlah Rp.540,060 miliar. Sementara, pada tahun anggaran 2023 jumlahnya mengalami penurunan 'luar biasa' yakni menjadi Rp.48,587 miliar.
Masih katanya, bahwa dalam laporan pertanggungjawaban (LPj) Wali Kota Medan terhadap anggaran 2023, bahwa defisitnya kas daerah disebabkan bertambahnya beban bayar di muka dari proyek multiyears yang dikerjakan oleh Dinas Perumahan Kawasan dan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Medan.
Selain itu, katanya, PUD milik Kota Medan yang terus merugi setiap tahun juga menjadi penyebab investasi jangka panjang mengalami penurunan.
"Selain beban proyek multiyears, PUD milik Pemko Medan juga jadi beban karena merugi setiap tahun. Yaa, kalau rugi terus lebih PUD itu dimerger (gabung) atau ditutup saja," tegasnya.
Hendra menyebutkan, saat ini penyertaan modal Pemko Medan ke PUD pada tahun anggaran 2022 sebesar Rp.357,373 miliar dan pada tahun 2023 sebesar Rp.349,617 miliar.
"Jika terus defisit (kas daerah) maka akan berdampak pada keberlanjutan program pembangunan kota Medan ke depan," pungkasnya.
Diketahui, adapun empat program pembangunan prioritas di masa kepemimpinan Wali Kota Medan Bobby Nasution, yakni revitalisasi Stadion Kebun Bunga, pembangunan Islamic Center, pembangunan UMKM Center di USU, dan lanjutan revitalisasi Lapangan Merdeka.
Pemko Medan juga memiliki 3 BUMD, yakni PUD Pasar (mengelola sejumlah pasar), PUD Pembangunan (mengelola Medan Zoo) dan PUD Rumah Potong Hewan.**
0 Komentar