BUJP Menjerit, Aktifis Anti Korupsi Sumut Minta Saber Pungli Usut Dugaan Pungli Oleh Inisial A Terkait Pengurusan Perizinan

BNFNEWS - Medan - Persoalan pungutan liar (pungli) sulit hilang dalam dunia birokrasi di Indonesia. Meski telah dikeluarkan Peraturan Presiden No. 87 Tahun 2016 tentang Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar (Saber Pungli), faktanya fenomena pungli masih terus terjadi dalam berbagai bidang seperti izin usaha, pendidikan, kesehatan hingga hukum.

Dikutip dari media Mengedapankan Hati Nurani & Kebenaran Sumber: SATYA BHAKTI Online https://www.beritaonlinesbo.com/tengahi-konflik-jajarannya-di-sumut-pengurus-abujapi-pusat-turun-ke-medan/

Ketua Umum BPD ABUJAPI Sumut (H. Djoned Djubaidi) menuturkan, hal tersebut dikarenakan banyaknya telepon dari pihak BUJP yang keberatan atas penambahan biaya-biaya pengurusan ke Mabes Polri.

Menyikapi hal tersebut diatas para BUJP di Sumatera Utara dan Aktifis Anti Korupsi angkat bicara.

Rahmadsyah Aktifis yang tergabung dalam Mimbar Rakyat Anti Korupsi Sumatera Utara (MARAK SUMUT) menyatakan dirinya mendapat Informasi dari salah satu media online bahwa Badan Usaha Jasa Pengamanan (BUJP) menjerit di Sumatera Utara bahwa  banyaknya pihak BUJP yang keberatan atas penambahan biaya-biaya pengurusan ke Mabes Polri yang di duga di lakukan oleh Inisial A

"Kita berharap Satgas Saber Pungli mengusut dugaan pungli yang di lakukan oleh Inisial A sehingga banyaknya pihak BUJP yang keberatan atas penambahan biaya-biaya pengurusan ke Mabes Polri," ungkapnya, Selasa (13/8/2024)

Salah seorang Pimpinan BUJP yang tidak mau di sebut namanya bahwa sudah menjadi perbincangan di kalangan Direktur BUJP bahwa banyaknya pihak BUJP yang keberatan atas penambahan biaya-biaya pengurusan ke Mabes Polri yang di lakukan Inisial A

"Banyaknya pihak BUJP yang keberatan atas penambahan biaya-biaya pengurusan ke Mabes Polri yang di lakukan oleh Inisial A oleh karena itu kita mendukung Satgas Pungli untuk bersih bersih memberantas Pungli di Sumatera Utara," ujarnya. 

Salah seorang Pimpinan BUJP bersama Rahmadsyah Aktifis yang tergabung dalam Mimbar Rakyat Anti Korupsi Sumut itu juga mengatakan bahwa Sistem Abujabi Sumut di Hold oleh BPP sehingga para BUJP tidak dapat mengurus izin rekomendasi Polda atau ke Mabes oleh karena itu dirinya meminta BPP Abujabi membukanya agar demi kelancaran urusan BUJP yang ada di Sumatera Utara

"Kita berharap BPP bijak dalam menyikapi seluruh persoalan yang ada, janganlah Sistem Abujabi Sumut di Hold oleh BPP sehingga para BUJP tidak dapat mengurus izin rekomendasi Polda atau ke Mabes, karena itu akan menyusahkan BUJP yang ada di Sumatera Utara," pungkasnya.**