"Aliansi Jukir Kota Medan meminta Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) pada Kantor UPT Pengawas Ketenagakerjaan (Wasnaker) Wilayah 1 untuk Periksa Pemko Medan karena membayar gaji juru parkir di bawah UMK Kota Medan dan Parkir Berlangganan di batalkan," ungkapnya Rabu (18/8/2024)
Lanjut Rahmad mengatakan bahwa berdasarkan aturan dalam Pasal 185 ayat 1 jo. Pasal 90 ayat 1 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan diatur, bahwa Pengusaha yang membayar upah lebih rendah dari upah minimum dikenakan sanksi pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling sedikit Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah).
"Aliansi Jukir Kota Medan Minta Batalkan Perwal Parkir Langganan"
"Walikota Medan menyebut bahwa gaji Juru Parkir Berlangganan yang katanya Rp 2.5 juta namun kenyataannya tak sampai Rp 2 juta, Padahal Upah Minimum Kota (UMK) Medan untuk 2024 adalah Rp 3,7 juta," katanya.
Rahmad juga menemukan bahwa ada salah seorang Juru Parkir (Jukir) di Jalan H. Zainul Arifin Kota Medan yang bernama Batang Hari Lubis bekerja di Salah Satu Vendor PT LGE mengatakan bahwa dirinya tidak pernah di gaji, tidak pernah di daftarkan BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan, dirinya hanya berharap belas kasihan orang agar bisa makan
"Kita temukan Jukir yang tidak mendapatkan hak normatifnya sebagai pekerja, kita minta Wasnaker Sumut turun periksa PT LGE," pungkasnya.
Awak media mencoba mengkonfirmasi Manajemen PT LGE, malah wartawan di hina dengan menyebut wartawan adalah Monyet
"Monyet kau," ungkap salah satu manajemen PT LGE di salah satu Cafe di Jalan H.Zainul Arifin Kota Medan.
Dikutip dari portalpemkomedan.go.id
Wali Kota Medan Bobby Nasution mengungkapkan dalam minggu ini Pemko Medan membuka pendaftaran juru parkir menyusul pemberlakuan parkir berlangganan di ibu kota Sumatera Utara ini. Seribuan jukir yang direkrut itu akan disebar di berbagai titik lokasi parkir.
Hal ini disampaikannya saat menjawab pertanyaan pendengar pada siaran langsung “Dialog Pro Aspirasi Sumut” RRINet Medan, Rabu (17/7) di Studio Podcast RRI Medan.
Wali Kota mengatakan, saat ini yang menjadi jukir parkir berlangganan masih pegawai Dinas Perhubungan. “Hari ini jukirnya masih pegawai kami dari Dishub. Jadi memang masih ada keterbatasan,” ungkapnya.
Bobby Nasution mengatakan, jika memenuhi syarat dan diterima bergabung dengan Pemko Medan, jukir ini akan mendapat gaji setiap bulannya sebesar Rp2,5 juta. Dengan adanya gaji bulanan ini, lanjutnya, jukir yang telah diterima bergabung dengan Pemko Medan dilarang melakukan pengutipan uang parkir kepada pengendara telah memiliki stiker parkir berlangganan.
Dia menekankan, Pemko Medan juga telah bekerja sama dengan Polrestabes Medan dan Polres Belawan untuk mengambil tindakan hukum kepada jukir resmi yang terbukti melakukan pungli kepada pengendara yang telah berlangganan parkir.
“Kepada masyarakat kalau sudah ada stiker, ini sudah dipastikan sudah dipastikan tidak bayar parkir, kecuali masuk ke mal,” sebutnya.**
Postingan
0 Komentar