Masyarakat Desak APH dan Inspektorat : usut tuntas Dugaan Penyelewengan BLT Dana Desa di Nagori Bandar Nagori Kabupaten Simalungun

SIMALUNGUN bnfnews.com – Program Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa yang seharusnya meringankan beban ekonomi warga miskin di Nagori Bandar Nagori, Kecamatan Silou Kahean, Kabupaten Simalungun, justru diduga disalahgunakan oleh Pangulu setempat.

Berdasarkan investigasi di lapangan, sejumlah warga penerima BLT mengaku hanya menerima Rp1.205.000 sepanjang tahun 2024, jauh di bawah jumlah yang seharusnya mereka dapatkan berdasarkan anggaran yang dialokasikan.

Dugaan Pemotongan Dana BLT,Saat ditemui di kantornya pada Kamis (6/2/2024) sekitar pukul 11.00 WIB, Pangulu Nagori Bandar Nagori, Dani Damanik, menjelaskan bahwa BLT tahun 2024 diberikan kepada 90 warga dengan total anggaran Rp180 juta.

"Seharusnya penerima itu 60 orang, bang. Jadi kami bijaki menjadi 90 orang penerima biar semua dapat, yang sebelumnya tidak dapat jadi menerima," ujar Dani.

Ia juga menjelaskan bahwa penyaluran dilakukan bertahap dengan total Rp45 juta setiap tiga bulan. Artinya, setiap warga seharusnya menerima Rp2 juta per tahun.

Namun, pernyataan Pangulu ini berbanding terbalik dengan pengakuan warga penerima manfaat. Mereka mengungkapkan bahwa BLT yang mereka terima hanya sebesar Rp1.205.000, yang diberikan dalam dua tahap:

Tahap pertama: Rp700.000

Tahap kedua: Rp505.000

Jika dikalikan dengan jumlah penerima, total dana yang disalurkan hanya Rp108.450.000. Padahal, anggaran yang dialokasikan adalah Rp180 juta. Dengan demikian, terdapat selisih Rp79.150.000 yang tidak diketahui ke mana perginya.

Masyarakat Minta Aparat Bertindak ketidaksesuaian ini memicu dugaan kuat adanya penyelewengan dana yang seharusnya menjadi hak masyarakat miskin. Warga berharap aparat penegak hukum dan inspektorat Kabupaten Simalungun segera turun tangan untuk menyelidiki dugaan ini dan memberikan keadilan bagi warga yang dirugikan.

Kasus ini menjadi perhatian serius karena menyangkut hak masyarakat kecil yang sangat membutuhkan bantuan tersebut. Jika benar ada penyelewengan, maka tindakan tegas harus segera diambil agar praktik serupa tidak terjadi di masa mendatang. (Tim/Red)