Kota Pematangsiantar belum benar-benar cerah di awal tahun ini. Di balik tumpukan laporan dan tabel anggaran, Panitia Khusus (Pansus) DPRD Kota Pematangsiantar bersiap membuka lembar demi lembar pertanggungjawaban Wali Kota atas penggunaan APBD tahun 2024.
Dimulai Sabtu, 26 April hingga Rabu, 30 April 2025, pembahasan LKPJ akan memasuki ruang-ruang kritis. Ketua Pansus LKPJ, Imanuel Lingga SH atau yang akrab disapa Noel, menyatakan bahwa mereka tidak akan sekadar mengangguk pada angka-angka, melainkan menggali lebih dalam: apakah uang rakyat benar-benar bekerja untuk rakyat.
Namun, bukan hanya soal angka. Ada kisah pilu yang ikut dibedah: lahan Tempat Pemakaman Umum (TPU) di Kelurahan Gurilla yang hingga kini belum juga difungsikan. Lahan yang seharusnya menjadi tempat peristirahatan terakhir bagi warga, justru terbengkalai dalam diam.
Tak berhenti di sana, bau tak sedap juga tercium dari sektor retribusi parkir. Potensi yang besar ternyata tak mampu menjangkau target pendapatan. Tahun demi tahun, angka tak kunjung tembus.
“Sepanjang Julham Situmorang menjabat Kadis Perhubungan, realisasi retribusi parkir tidak pernah tercapai. Jadi ini tidak bisa didiamkan. Wali Kota juga sebaiknya bersikap,” tandas Noel, dengan nada penuh ketegasan.
Satpol PP juga tidak luput dari radar evaluasi Pansus. Lembaga penegak perda itu akan dinilai sejauh mana kehadirannya benar-benar memberi pengaruh dalam ketertiban kota.
Noel pun membuka pintu lebar-lebar bagi masyarakat dan media untuk ikut serta mengawal proses ini.
“Masukan dari kawan-kawan media dan masyarakat sangat penting bagi kami,” ungkapnya dengan harap.
Pansus LKPJ bukan sekadar ruang diskusi. Ini akan jadi panggung pembuktian: apakah suara rakyat benar-benar bergema di ruang kekuasaan, atau sekadar hilang ditelan laporan. (Tim/red)
.jpg)
Postingan
0 Komentar